ORMAS PAS "KAMI TIDAK AKAN MEMINTA MAAF KEPADA KAFIR"

Oleh:   Arena Betting88 Arena Betting88   |   05.10



TOLAK MINTA MAAF. Ketua MUI Kota Bandung Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Bina Mualaf, Cecep Sudirman Ashary (kedua dari kiri) dan Ketua PAS, Muhammad Roinul Balad (tengah) saat jumpa pers di Aula Masjid Istiqamah, Kota Bandung, pada 11 Desember 2016. Foto oleh Yuli Saputra/Rappler

BANDUNG, Indonesia — Kasus dugaan pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, oleh organisasi masyarakat Pembela Ahlul Sunnah (PAS) terus bergulir.

Pemerintah Kota Bandung telah memberikan sanksi kepada PAS dengan mengacu pada Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang keormasan, yang salah satu pasalnya berbunyi, "ormas dilarang menebarkan rasa permusuhan terhadap suku, agama, RAS dan golongan." Sanksi diberikan dalam dua tahap, yakni tahap persuasif dan tahap pelarangan organisasi.

Untuk tahap persuasif, ormas PAS diwajibkan memberikan surat permohonan maaf kepada panita KKR dalam rentang waktu 7 hari. Jika hal itu tidak dilakukan, maka Pemkot Bandung akan melarang ormas PAS berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung.

Menanggapi sanksi tersebut, Ketua PAS Muhammad Roinul Balad menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan meminta maaf. Sikap itu diambil dengan alasan organisasinya tidak merasa melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan.

“Mengenai permintaan maaf kami kepada KKR, insya Allah kami tidak akan melaksanakannya. Sampai saat ini, kami tidak merasa ada kesalahan. Justru yang kami pertanyakan adalah panitia KKR yang mestinya mengklarifikasi ke kami,” kata Roin saat jumpa pers di Aula Masjid Istoqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Minggu sore, 11 Desember.

Dengan keputusan tersebut, Roin mengaku siap menghadapi sanksi berikutnya berupa pelarangan kegiatan ormas PAS di Kota Bandung.

“Kita akan lihat nanti. Kami juga punya kuasa hukum dan kita sudah bicarakan dengan kuasa hukum,” ujar Roin yang menyesalkan pihaknya tidak pernah dimintai klarifikasi oleh Pemkot Bandung.

Kuasa hukum PAS, Farhat, mengatakan kliennya tidak mau terjebak dalam kewajiban meminta maaf kepada KKR. Jika meminta maaf, lanjut Farhat, tindakan itu justru membenarkan anggapan kliennya telah melakukan kesalahan.

“Apabila kita menyatakan permintaan maaf, maka kita mengakui kesalahan kita. Dan itu akan lebih menuduh kita sebagai pelaku pembubaran itu. Sedangkan kita menolak [tuduhan] melakukan pembubaran KKR,” ujar Farhat yang hadir pada kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan, kliennya tidak melakukan pembubaran kegiatan KKR seperti yang dituduhkan. Yang dilakukan kliennya, kata dia, adalah mengingatkan pihak panitia KKR bahwa jadwal peribadatan telah habis masa waktu izinnya yaitu hingga pukul 16:00 WIB sesuai kesepakatan dengan Kesbangpol Kota Bandung.

Hal itu juga ditegaskan dengan pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebelumnya yang menyatakan, “Panitia KKR yang sudah menyepakati bahwa kegiatan ibadah di Sabuga hanya akan berlangsung siang hari dan berhasil dilaksanakan pukul 13:00 – 16:00 WIB”.

Panitia KKR telah menyepakati keputusan tersebut yang tertuang dalam surat pernyataan bertanggal 6 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia KKR, Arief Tamara. Surat tersebut juga ditandatangani oleh pihak Polrestabes Bandung dan Kesbangpol Kota Bandung. Dalam surat itu juga disepakati, kegiatan KKR malam dipindahkan ke tempat lain.

“Justru sebaliknya, PAS lah yang mengawal izin dari Wali Kota dalam acara itu hingga pukul 16:00,” kata Farhat.

9 poin penting

Sanksi yang diberikan Pemkot Bandung kepada ormas PAS diputuskan berdasarkan rapat dan kesepakatan antara Pemkot Bandung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), Kemenag Kota Bandung, Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Jawa Barat, Polrestabes Bandung, dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada 8 Desember dan hasil rapat antara Pemkot Bandung dan Komnas HAM tanggal 9 Desember 2016.

Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, yakni:

1. Kegiatan ibadah keagamaan tidak memerlukan izin formal dari lembaga negara, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.

2. Kegiatan ibadah keagamaan diperbolehkan dilakukan di gedung umum, selama sifatnya insidentil. SKB 2 Menteri 2006 hanyalah tata cara untuk pengurusan izin Pendirian Bangunan Ibadah permanen/sementara.

3. Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan pembatasan, perintangan, unjuk rasa, atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal karena melanggar KUHP pasal 175 dan 176, dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.

4. Kehadiran secara fisik di ruangan peribadatan KKR oleh sekelompok warga yang tergabung dalam ormas PAS pada 6 Desember adalah pelanggaran hukum KUHP. Seburuk-buruknya situasi yang berhak melakukan pemberhentian kegiatan keagamaan dengan alasan hukum yang dibenarkan hanyalah aparat negara bukan kelompok masyarakat sipil.

5. Sesuai UU 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, ormas dilarang menebarkan rasa permusuhan terhadapa suku, agama, RAS dan golongan. Karenanya, Pemkot Bandung memberi sanksi kepada PAS dengan 2 tahap sanksi sesuai aturan: Tahap persuasif dan Tahap Pelarangan Organisasi.

6. Tahap persuasif: dalam rentang waktu 7 hari, PAS diwajibkan memberikan surat permohonan maaf kepada panita KKR dan menyatakan kepada pemkot Bandung akan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan dalam berkegiatan sebagai ormas di wilayah hukum Negara Indonesia.

7. Apabila PAS menolak memberikan surat pernyataan, maka Pemkot Bandung yang secara hukum diberi kewenangan oleh UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan memaklumatkan pelarangan berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung kepada ormas PAS.

8. Sesuai rekomendasi Komnas HAM, aspek dugaan pelanggaraan hukum oleh PAS atas situasi ini agar dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya oleh pihak kepolisian.

9. Meminta MUI, FKUB, dan FSOI untuk mengintensifkan forum dialog antara kelompok umat beragama di Kota Bandung.

Ridwan Kamil: Pengancam toleransi di Bandung harus dilawan

Sembilan poin keputusan tersebut seakan membuktikan pernyataan Ridwan Kamil, bahwa siapapun yang akan merusak keberagaman dan toleransi di wilayahnya harus dilawan.

“Siapa-siapa yang bermaksud merusak keberagaman dan toleransi dan bermaksud menyampaikan perbedaan dengan cara-cara melanggar undang-undang, itu tentunya harus dilawan bersama-sama oleh masyarakat dan sistem kenegaraan di indonesia, khususnya di Kota Bandung,” kata Ridwan saat jumpa pers di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jumat, 9 Desember.

Pemkot Bandung saat ini sedang memproses lebih lanjut hasil keputusan tersebut, termasuk poin tentang sanksi kepada PAS. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung, Iwan Hernawan, mengatakan secara teknis pemberitahuan sanksi kepada ormas PAS sedang diproses bersama pihak terkait lainnya.

“Khusus untuk poin 5, 6, dan 7, prosedur teknisnya sedang dibuat bersama dengan bagian hukum Pemkot Bandung dan elemen yang terkait lainnya,” ujar Iwan saat dihubungi Rappler, Sabtu, 10 Desember.

MUI Bandung: Cukup Ridwan Kamil yang meminta maaf

Sementara itu, Ketua MUI Kota Bandung Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Bina Mualaf, Cecep Sudirman Anshary membantah pihaknya dilibatkan dalam merumuskan poin-poin keputusan terkait kasus KKR.

Ia mengaku tidak diundang dan dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas insiden tersebut. Padahal dirinya sebagai ketua bidang kerukunan umat beragama sangat berkepentingan dalam penyelesaian kasus bernuansa SARA tersebut.

“Itu bidang saya, dan saya belum pernah ada undangan hari Kamis malam [8 Desember]. Sama sekali tidak ada [undangan] dan tidak diajak bicara. Kalau perwakilan MUI yang lain, wallahualam [hadir atau tidaknya],” kata Cecep yang hadir di jumpa pers ormas PAS, Minggu.

Menanggapi sanksi yang diberikan kepada PAS, Cecep mengatakan, prosedur meminta maaf itu harus jelas untuk apa dan kesalahan yang mana. Sebab, PAS sendiri membantah telah melakukan pembubaran kegiatan KKR. Menurutnya, permintaan maaf itu sudah cukup disampaikan oleh Ridwan Kamil, yang dianggapnya sebagai bapak warga Kota Bandung.

“Kalau memang Ridwan Kamil sebagai Wali Kota dengan bijak [telah] meminta maaf, tapi jangan kemudian mengganggu PAS, mengganggu kegiatan kita harus minta maaf. Terus, kalau dari KKR tidak memaafkan, bagaimana? Justru harusnya mereka yang meminta maaf kepada kita,” kata Cecep. 

Tampilkan Komentar